Jokowi tolak tandatangani SPTJM

gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).

pria yang biasa disapa jokowi itu kiranya, penandatanganan surat itu tak masuk akal.

ia bahkan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang diselenggarakan badan usaha milik negara (bumn) dan tidak memerlukan tanda tangan presiden ri untuk bisa menggunakan anggaran.

masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. bila gitu jadi dirut bumd saja, kata jokowi selama balaikota dki jakarta, senin.

Informasi Lainnya:

jokowi menungkapkan kiranya yang seharusnya menandatangani surat itu adalah pihak yang mencari dana anggaran segera yakni, direktur utama pt. mrt jakarta dijadikan konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.

kalau saya dan tanda tangan, berarti saya mesti ngawasi berbagai tiap detik, menit, jam. kayak enggak ada kerjaan saja aku, katanya.

penolakannya agar menandatangani surat itu, lanjutnya, dan sebagai bentuk preventif bila pembangun mrt mengerjakan penyelewengan dalam penggunaan dana.

kalau diselewengkan, saya juga yang harus tanggungjawab, ujarnya.

sptjm adalah salah Salah satu persyaratan yang diminta dengan menteri keuangan agar bagian pemprov dki bisa mencairkan hibah dana 49 persen daripada total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.