menteri pertanian suswono mengatakan revisi peraturan menteri pertanian nomor 26/2007 tentang perizinan usaha perkebunan ingin lebih mempertegas realisasi penyediaan 20 persen lahan supaya warga ataupun kompensasi dan lain.
hal itu dikemukakan dengan mentan dalam jakarta, senin, seusai acara minum kopi bersama melalui sekretaris kabinet melalui tema potensi konflik penguasaan lahan.
di permentan yang baru mau dipertegas, tergolong kemungkinan-kemungkinannya jika sudah tak dalam bentuk lahan, apa kompensasinya, salah satunya csr atau apa, tutur mentan.
ia mengakui jika dalam permentan dan lama terkandung sederat persoalan dan tak tidak susah juga supaya penyediaan lahan 20 persen itu makanya meninggalkan konflik pada sejumlah website.
Informasi Lainnya:
yang gamblang kiranya kepentingan kita terkait plasma ini merupakan supaya pengamanan dari perusahaan itu sendiri, katanya.
lebih lanjut mentan menyatakan kiranya pemerintah terus berusaha mencarikan penyelesaian ratusan sengketa lahan selama seluruh penjuru indonesia.
permentan nomor 26/2007 menyebutkan kiranya semua perusahaan diwajibkan menyisihkan sekitar 20 persen dari total kebun yang dimilikinya kepada masyarakat kurang lebih kebun.
namun, pada permentan no 26/2007 itu tak dicantumkan batas masa pembangunan kebun plasma sejak perusahaan tersebut mencari izin upaya-upaya perkebunan (iup) dari bupati ataupun gubernur.