sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, menyewa agar penyelesaian sengketa lahan dikerjakan dengan komprehensif dan jangan ditunda untuk tak adalah bom waktu oleh karenanya memicu konflik sosial juga kekesaran dalam tanah air.
dipo pada acara minum kopi bersama dengan sekretaris kabinet melalui tema potensi konflik penguasaan lahan dalam kompleks istana jakarta, senin, menungkapkan penanganan sengketa lahan mesti mencari formula saling menguntungkan (win-win solution) disamping pendekatan hukum (legal).
upaya itu penting supaya negara tidak dirugikan serta rakyat memperoleh kesejahteraan meski dunia usaha sempit menurun Kelebihannya.
dipo mengingatkan bahwa akhir-akhir ini berbagai konflik sosial juga kekerasan selama tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa tersebut diantara lain sebab tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat serta penyerobotan
Informasi Lainnya:
laporan hasil kajian juga pemetaan badan info geospasial menyatakan di pilihan wilayah masih ada potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan di jenis kehutanan, perkebunan, pertambangan dan objek wisata transmigrasi.
berkaitan dengan itu dia mengingatkan tinggal arahan-arahan presiden dalam sidang kabinet terbatas dalam 25 juli lalu, khusus terkait melalui penanganan sengketa/konflik lahan, diantaranya sengketa lahan antara negara dengan pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui warga dicarikan solusinya secara komprehensif.
pada acara yang dihadiri sejumlah gubernur antara gubernur kaltim, riau juga kalsel juga sederat bupati tenntang, diminta agar mereka selalu berusaha juga mengingatkan masyarakat kalau terkandung konflik lahan supaya dibicarakan terlebih dahulu juga tak menggarap pengrusakan juga pendudukan lahan dan melawan hukum.
konflik lahan pada sumut, sumsel juga lampung supaya diselesaikan dengan tidak keliru, adil, serta tertib pada dua tahun atau dalam waktu kerja kabinet indonesia bersatu ii, papar dipo.
berkaitan dengan tersebut dibentuk tim terpadu supaya menangani kasus-kasus lahan semisal konflik ptpn ii pada sumut, konflik mesuji pada lampung juga konflik ptpn vii dalam cintamanis selama sumsel.
kepala pusat pemetaan juga integrasi tematik, badan Informasi geospasial, nurwadjedi menungkapkan memperkenalkan Satu peta (one map) yang merupakan turunan daripada amanat uu no.4 tahun 2011 tentang Informasi geospasial (ig) dimana mesti dibangun dalam atas Salah satu lembar peta dasar.
berdasarkan itu diselenggarakan proses integrasi Informasi geospasial tematik (igt) dan dibangun dengan instansi terkait sesuai dengan fungsi serta kewenangannya.
hasilnya, masih banyak tumpang tindih pengalokasian lahan selama suatu daerah serta area jenis lahan yang sama.
karena itu kebijakan one map diperlukan juga mesti dipercepat supaya penyelenggaraan igt dapat diintegrasikan.
sementara gubernur kaltim awang faroek menungkapkan usah keputusan presiden supaya menentukan peta mana yang sebagai acuan sebab tiap-tiap instansi mempunyai peta sendiri.
dia serta menjalankan sederat kontroversi di kebijakan lahan, terutama hutan rakyat, hutan konversi juga perbatasan dan merupakan beranda terdepan.
dia mengatakan rencana pemda supaya membangun jalan tol dan kereta api dan melalui hutan rakyat dan hutan lindung akan tetapi ditolak ternyata selama pihak lain 10 ijin usaha batu bara diberikan ijin.
begitu juga melalui pembangunan jalan di perbatasan dan membutuhkan jalan poros dan melalui hutan lindung juga konservasi.